Advertisement
 |
| Presiden Jokowi ketika menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR (Foto: Ist). |
MEJAHIJAU.NET, Jakarta - Apabila PT Freeport Indonesia (PTFI) sulit diajak berunding dan musyawarah, maka Pemerintah Indonesia akan mengambil sikap, demikian dikatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Gedung Olahraga POPKI, Jakarta, Kamis, 23 Februari 2017.
"Kalau memang sulit musyawarah dan sulit diajak untuk berunding saya akan bersikap," ujarnya seperti dikutip Merdeka, di Jakarta, Kamis (23/2).
Presiden Jokowi sendiri berharap, ada win-win solution bagi kedua belah pihak, terkait sikap PTFI yang enggan berganti status dari Kontrak Karya (KK) ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
"Kami ingin itu (solusi menang-menang)," tegas Presiden. Alasannya, Presiden melihat hal ini adalah menyangkut urusan bisnis maka kementerian terkait yang akan melakukan negosiasi.
Sebelumnya, PT Freeport Indonesia (PTFI) mengancam akan membawa masalah ini ke Arbitrase Internasional, terkait perubahan status kontrak PT Freeport yang sebelumnya adalah Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yang harus diikuti Divestasi saham PTFI sebanyak 51 persen.
Chief Executive Officer Freeport-McMoran (induk PTFI), Richard Adkerson, meminta pemerintah mengkaji ulang pengubahan KK menjadi IUPK tersebut. Presiden Direktur Freeport McMoran, Richard C Adkerson jauh-jauh terbang dari Amerika datang ke Jakarta dan memberikan ancaman bahwa pihaknya akan menempuh jalur arbitrase internasional jika dalam waktu 120 hari perundingan dengan pemerintah terkait pengubahan status tersebut berakhir bunt
Suasana pun semakin panas, sebagian pengamat mengatakan ancaman PTFI hanyalah gertak sambal. Dilain pihak Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan bahwa, membawa perkara ini ke Arbitrase Internasional hanya akan merugikan pihak PTFI sendiri.
Sikap keras kepala PTFI pun membuat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan geram. Berulang kali Jonan menyindir Freeport. Termasuk saat memberikan kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Malang, kemarin. Pernyataan yang dilontarkan seolah menggambarkan Jonan tak gentar menghadapi perusahaan tambang emas terbesar di dunia itu. Di mata Jonan, Freeport bukanlah perusahaan dengan kapitalisasi sangat besar.
"Dulu sebelum mengurus ESDM saya kira Freeport itu gajah tapi ternyata hanya sapi," kata Menteri Jonan di Universitas Muhammadiyah Malang.
Menteri Jonan membandingkan Freeport dengan perusahaan tambang lainnya, Exxon dan Chevron. Kapitalisasi Freeport disebut-sebut hanya USD 20 miliar, jauh di bawah Exxon Mobile yang mencapai USD 355 miliar dan Chevron USD 204 miliar. Dua perusahaan itu mau mengikuti aturan dan tidak rewel seperti Freeport.
Menteri Jonan heran karena Freeport rewel padahal royalti dan pajak yang dibayarkan selama 25 tahun hanya sebesar Rp 214 triliun atau Rp 8 triliun per tahun. Menurutnya, pajak yang dibayarkan Freeport tidaklah terlalu besar.
"(Pajak) Freeport hanya Rp 8 triliun. Hanya bayar kewajiban Rp 8 triliun kok rewel," ujar Menteri Jonan.
Mantan bos PT KAI ini juga tak gentar dengan ancaman Freeport membawa persoalan ini ke arbitrase. Dia menyindir Freeport seolah cari perkara dengan pemerintah jika mengambil langkah membawa persoalan ini ke arbitrase. Dia menanggapi santai namun sekaligus memberi peringatan pada Freeport bahwa pemerintah tidak akan mundur sejengkal pun. [bim]
.me