Advertisement
 |
| Politisi senior dan juga Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tanjung. (Foto: Ist) |
"Yang paling efektif, paling memiliki legitimasi tinggi dan efektif melalui Munas," kata Akbar di sela menghadiri Munas Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Ke-10 di Medan seperti dikutip Antara, Sabtu, 18 November 2017.
Akbar, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar menyatakan kekhawatiran anjloknya elektabiltas Partai Golkar ke angka empat persen, yang membuat partai beringin tersebut tidak mempunyai wakil di DPR Pusat karena tidak memenuhi ambang batas perolehan suara.
Saat ini, menurutnya, elektabilitas Partai Golkar sudah merosot ke angka enam persen. Dan ini ada kaitanya dengan penetapan Novanto sebagai tersangka kasus korupsi KTP elektrik, imbuhnya.
Selanjutnya mantan Mensesneg tersebut menyarankan Partai Golkar untuk memilih Ketua Umum yang baru, yang tidak dibebani kasus atau tersangkut kasus hukum.
Novanto, katanya, lebih baik fokus menjalani proses hukum usai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dirinya sebagai tersangka.
Sinyal dari Daerah
Sementara itu dari Jogyakarta juga ada permintaan dari kader-kader Partai Golkar agar Setya Novanto legowo dengan mengundurkan diri dari jabatanya sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
"Banyak kader-kader di daerah berharap dengan segala kerendahan hati Pak Novanto dengan legowo kalau bisa mengundurkan diri. Itu lebih bagus," kata Ketua Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar DIY, John Keban, di Yogyakarta, Sabtu.
Meski DPD Partai Golkar DIY belum menggelar rapat, kata Keban, namun menurut dia, aspirasi dari kader di DIY lebih mendorong penyelamatan partai, demikian juga sikap yang sama ditunjukan daerah-daerah lainya.
"Karena sudah ada arahan, Pak Jusuf Kalla sudah bicara, ketua DPD Golkar Jawa Barat juga sudah bicara dan 21 provinsi memberikan sinyal untuk itu," kata dia.
Namun demikian, ia mengatakan seluruh proses pergantian kepemimpinan di tubuh partai itu tetap harus melalui prosedur yang benar.
"Tidak ada jalan lain selain melalui musyawarah nasional luar biasa," kata dia.
*/me