Advertisement
Banjar , Mejahijau.net -- Kasus dugaan korupsi yang menyeret Ketua DPRD Banjar DRK menjadi sorotan tajam publik. Pasalnya, pengungkapan kasus ini bukan berasal dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), melainkan dari investigasi Kejaksaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang kinerja BPK sebagai lembaga resmi pemeriksa keuangan negara.
Andi Maulana, SH, MH, seorang pengamat hukum , menyebut bahwa BPK seharusnya bisa mendeteksi lebih awal adanya kejanggalan dalam penggunaan anggaran DPRD Banjar. "Fungsi BPK bukan hanya formalitas audit, tapi memastikan bahwa uang negara digunakan secara benar dan tidak diselewengkan," ujar Andi.
Menurutnya, kelemahan BPK dalam mengidentifikasi potensi korupsi di DPRD Banjar menunjukkan lemahnya pendalaman pemeriksaan. Laporan keuangan yang tampak rapi di atas kertas ternyata menyembunyikan penyimpangan serius yang kemudian diungkap oleh Kejaksaan.
Kejaksaan sendiri berhasil membongkar indikasi korupsi setelah menelusuri sejumlah pos anggaran yang digunakan tidak sesuai peruntukan. Beberapa transaksi mencurigakan yang luput dari pengawasan BPK menjadi bukti bahwa pengawasan fiskal perlu ditingkatkan, terutama di lembaga legislatif daerah.
Andi Maulana menambahkan bahwa sinergi antara lembaga pengawas dan penegak hukum sangat penting. "Kasus ini bisa jadi momentum bagi BPK untuk mengevaluasi sistem audit yang digunakan agar lebih tajam dan menyentuh substansi, bukan hanya prosedur," jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam pengawasan keuangan negara. Menurutnya, jika hanya mengandalkan audit rutin tanpa pemantauan independen, maka praktik korupsi berisiko terus terjadi tanpa terdeteksi.
Kasus DPRD Banjar menjadi peringatan bahwa pengawasan keuangan harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak bisa hanya bergantung pada dokumen formal. BPK diharapkan lebih aktif dan kritis dalam menjalankan fungsinya sebagai penjaga uang rakyat.(Tito)
