Advertisement
KUNINGAN, MH
Sejumlah kepala desa dan kelurahan yang mendapatkan penghargaan dari Bupati Kuningan beberapa waktu tentang lunas PBB (pajak bumi bangunan) tenyata sejumlah kades dan lurah nombok (menutupi) uang PBB dari masarakat yang belum bayar, fenomena ini terjadi sekitar puluhan tahun yang lalu sampai sekarang dimasa pemerintahan bupati Dian Rahmat Yanuar.
Menurut Suherman mantan anggota LSM (lembaga swadaya masarakat) yang pernah aktif bertugas di Kalideres Jakarta Barat dan kini tinggal di Kecamatan Cilimus Kab. Kuningan kepada awak media online Meja Hijau (16/5) mengatakan, puluhan kades berikut lurah yang PBB nya lunas tidak murni dari masyarakatnya lunas secara totalitas, sejumlah kades dan lurah disinyalir mencari dana talangan untuk menutupi uang puluhan juta yang macet di masarakat sebagai wajib pajak.
"Memang itu positif tidak dimasalahkan bahkan bagus, namun prestasi lunas PBB tidak obyektif dilihat dari sudut pandang penilaian" tambahnya.
Ditempat terpisah Kepala Bapenda (badan pendapatan daeran) Kab Kuningan, Jabar Guruh Irawan Julkarnaen, S.STP, M.Si melalui kabid pendapatan daerah 2 Toni Purwanto ketika diminta konfirmasi terkait dengan sejumlah kades dan lurah yang mendapat prestasi lunas PBB banyak yang nombok demi prestasi dan hadiah sebuah motor, ia mengakui dengan jujur, "ada diantaranya kades dan lurah yang menutupi uang PBB dengan mencari dana talangan itu sah - sah saja, tapi dana yang mereka tutup mungkin nilainya kecil dan terjangkau" tambah Tony Purwanto dengan tertawa kecil.
Masih lanjut Tony Purwanto, dari jumlah desa dan kelurahan sebanyak 376 yang terdiri 361 desa dan 15 kelurahan yang belum mendapat jatah hadiah sepeda motor sebanyak 42 desa /kelurahan, sedangkan yang diberikan kemarin sebanyak baru 25 desa.
"untuk hadian sepeda motor dianggarkan dari dana APBD II melalui proses e katalog lelang dari bagian barjas (barang dan jasa) pungkas Tony Purwanto dengan tegas. (Anton) ***
