Advertisement
Banjar, Mejahijau.net – Proses seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjar tengah menjadi sorotan publik. Hal ini menyusul munculnya sejumlah polemik dalam tahapan seleksi, terutama pada proses wawancara yang dinilai kurang transparan.
Menurut Dr. (Cand) Sulyanati, SH, M.Si.M,Kn, BAZNAS adalah lembaga resmi negara yang memegang peran vital dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) umat. Oleh karena itu, integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga ini wajib dijaga.
"Sebagai lembaga umat, BAZNAS harus menjadi contoh dalam menjunjung tinggi ukhuwah Islamiyah, moderasi beragama (wasathiyah), serta menjalin sinergitas dengan ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah," ujarnya.
Sulyanati menekankan pentingnya harmonisasi unsur pimpinan internal BAZNAS. Apalagi, proses seleksi kali ini menampilkan 10 kandidat yang telah mengikuti serangkaian tes, seperti Computer Assisted Test (CAT) dan wawancara. Namun, muncul tanda tanya ketika nilai wawancara justru membuat kandidat dengan nilai CAT rendah meroket di peringkat akhir.
“Subjektivitas dalam wawancara tertutup sulit dihindari. Ketika hasilnya mendadak melonjak, sangat wajar publik mencurigai adanya keberpihakan,” tambahnya.
Selain itu, muncul juga isu afiliasi politik pada salah satu kandidat yang sebelumnya diketahui pernah menjadi caleg dan aktif di partai politik. Walaupun secara aturan formil ia telah mundur, publik tetap mempertanyakan etika dan kepatutan dari pencalonannya.
Sulyanati mengingatkan, keputusan akhir memang ada di tangan Wali Kota. Namun, ia berharap keputusan tersebut tidak hanya berdasarkan legalitas formal, tetapi juga mempertimbangkan hukum progresif yang mengutamakan keadilan dan etika publik.
"BAZNAS bukan tempat menampung pensiunan atau kepentingan kelompok tertentu. Komposisi pimpinan ke depan harus memastikan regenerasi, kolaborasi tua-muda, dan kemampuan mobilitas yang tinggi," tegasnya.
Ia pun mendorong agar proses seleksi ini melibatkan aspirasi ormas keagamaan secara terbuka. "Wali kota sebaiknya memberi ruang pada institusi keagamaan untuk turut memberikan rekomendasi, agar proses ini tidak terkesan politis," tutupnya.
Dengan menjaga netralitas dan transparansi, kepercayaan umat terhadap BAZNAS diharapkan tetap terjaga demi keberlanjutan pelayanan umat yang lebih profesional dan berintegritas. (Tito)
