Advertisement
Banjar , Mejahijau.Net -- Pembentukan Tim Akselerasi oleh Wali Kota Banjar, H. Sudarsono, menuai sorotan tajam. Alih-alih dianggap sebagai solusi percepatan pembangunan, keberadaan tim ini justru dipandang penuh tanda tanya. Kritik datang dari berbagai kalangan, termasuk pengamat kebijakan publik. Dr(HC) Aan Alamsya.SP.d I.S.T.MP.d
Aan menilai, Tim Akselerasi tidak memiliki arah jelas. Tanpa target spesifik dan indikator keberhasilan yang terukur, menurutnya tim tersebut hanya akan menambah formalitas baru di birokrasi. “Kalau targetnya kabur, evaluasinya juga tidak akan jelas. Akhirnya publik sulit menilai apakah tim ini benar-benar efektif atau sekadar menambah meja kerja baru,” tegas Aan.
Masalah struktur dan keanggotaan tim juga dipersoalkan. Hingga kini, pemerintah kota belum mengumumkan siapa saja yang duduk di dalam tim serta apa kualifikasi mereka. Aan khawatir posisi strategis dalam tim hanya diisi orang-orang dekat wali kota, bukan figur dengan kompetensi yang sesuai.
Dari sisi pendanaan, pertanyaan semakin menguat. Aan meminta penjelasan rinci soal alokasi anggaran operasional tim. Tanpa pengawasan ketat, dana dikhawatirkan berpotensi disalahgunakan dan justru membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Jangan sampai Tim Akselerasi menjadi proyek baru yang membebani APBD,” ungkapnya.
Kritik lain datang dari minimnya pelibatan pemangku kepentingan. Menurut Aan, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, hingga warga terdampak langsung pembangunan seharusnya dilibatkan sejak awal. Tanpa partisipasi, program percepatan pembangunan berisiko tidak sesuai kebutuhan nyata di lapangan.
Sementara itu, pengamat kebijakan lain, Andi Maulana, S.H,M.H menyoroti soal mekanisme akuntabilitas. Dalam keterangannya melalui pesan singkat, Andi menilai mekanisme pelaporan kinerja tim belum jelas. Ia mempertanyakan siapa yang akan mengawasi dan bagaimana hasil kerja tim akan dipertanggungjawabkan.
Andi mendesak Wali Kota Banjar membuka seluruh aspek pembentukan tim, mulai dari tujuan, struktur, anggaran, hingga mekanisme evaluasi. “Tanpa transparansi, Tim Akselerasi bisa memunculkan krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah kota,” ujarnya.
Publik kini menunggu langkah konkret dari Wali Kota Banjar. Apakah Tim Akselerasi benar-benar menjadi solusi percepatan pembangunan, atau justru sekadar jargon politik tanpa hasil nyata. (T)
