Advertisement
BANJAR ,Mejahijau.Net -- Dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026, seruan untuk memperkuat sinergi antara pers dan pemerintah kembali mencuat. Namun, seruan itu menghadapi tantangan nyata di tingkat daerah, seperti yang diungkapkan dalam suasana keterbatasan anggaran.
Ketua Pelaksana HPN 2026, Teja Nugraha, menegaskan bahwa kolaborasi antara insan pers dan pemerintah harus terus berjalan dan diperkuat. Menurutnya, pers dan pemerintah bukanlah dua pihak yang berseberangan, melainkan mitra yang dapat saling menguatkan untuk kemaslahatan publik. Sinergi ini dinilai penting untuk menyebarkan informasi yang akurat dan mendorong pembangunan yang transparan.
Pernyataan senada disampaikan Wali Kota Banjar, H. Ir Sudarsono, dalam sambutannya. Ia mengucapkan selamat Hari Pers 2026 dan berharap pers tetap menjadi pilar keempat demokrasi dalam konteks pembangunan. "Kami berharap pers masih menjadi pilar keempat yang kuat," ujarnya.
Namun, Wali Kota Sudarsono juga secara terbuka mengungkapkan kondisi riil yang dihadapinya. Pemerintah Kota Banjar saat ini berada dalam posisi yang serba sulit akibat minimnya anggaran. Keterpurukan finansial ini membatasi banyak program dan inisiatif pembangunan. Dalam konteks ini, peran pers sebagai penyambung lidah masyarakat dan pengawas kebijakan menjadi semakin krusial.
Kondisi di Banjar ini mencerminkan dilema di banyak daerah. Di satu sisi, tuntutan untuk membangun sinergi konstruktif sangat besar. Pers diharapkan dapat memberitakan capaian dan program pemerintah secara proporsional. Di sisi lain, pers juga harus tetap kritis dan independen, terutama dalam mengawal penggunaan anggaran yang terbatas agar tepat sasaran.
Para pengamat media melihat, situasi seperti ini justru menjadi ujian bagi kualitas hubungan pers-pemerintah. Sinergi yang sehat bukan berarti pers kehilangan sikap kritisnya. Sebaliknya, pemerintah yang baik harus membuka ruang bagi kontrol dan masukan dari publik melalui media, meski dalam keadaan anggaran ketat.
Sinergi yang dimaksud adalah kemitraan dimana pemerintah menyediakan akses informasi yang seluas-luasnya, sementara pers memberitakannya secara akurat dan bertanggung jawab. Dengan cara ini, publik dapat memahami kondisi sebenarnya, termasuk tantangan keterbatasan anggaran, sehingga bisa tercipta partisipasi dan dukungan kolektif.
Harapannya, di tengah berbagai keterbatasan, komitmen untuk menjaga pers sebagai pilar demokrasi tetap menjadi pegangan bersama. Peringatan HPN 2026 mengingatkan semua pihak bahwa hubungan yang saling menghormati antara pers dan pemerintah adalah fondasi untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan akuntabel.(***)
