Oleh: Anton Sunanton
Jurnalis Media Online Meja Hijau
SEJAK program Makan Bergizi Gratis (MBG) digulirkan di seluruh penjuru tanah air, gelombang kritik dan polemik terus mengiringi implementasinya. Meskipun niat mulia program ini untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia diakui oleh berbagai pihak, muncul pertanyaan fundamental: apakah Indonesia sudah memiliki kesiapan fiskal untuk menjalankan program ini secara totalitas?
Besarnya anggaran yang terserap untuk MBG disinyalir berdampak pada sektor pembangunan lain. Di tengah ekonomi rakyat yang kian terhimpit oleh kenaikan harga kebutuhan pokok, efektivitas penggunaan dana jumbo untuk satu program tunggal ini menjadi sangat krusial untuk dipertanyakan.
Mengacu pada model serupa di Jepang atau Tiongkok—yang kerap dijadikan pembanding—terasa sangat ironis. Negara-negara tersebut mampu menggratiskan layanan makan karena ekonomi mereka telah mapan dan berperan sebagai investor global. Sebaliknya, Indonesia menghadapi risiko tekanan terhadap APBN, di mana porsi anggaran yang terkuras habis berpotensi memicu krisis fiskal di masa depan.
Lebih jauh lagi, muncul keresahan mengenai tata kelola program. Indikasi bahwa hampir 60 persen pengelolaan MBG dikuasai oleh kelompok tertentu—melibatkan jejaring penguasa dan pengusaha—menambah catatan hitam pada transparansi program ini. Wajar jika mahasiswa dan elemen masyarakat sipil menyuarakan protes keras. Ironisnya, para wakil rakyat, baik di pusat maupun daerah, seolah menutup mata dan telinga. Jika benar para wakil rakyat bersikap abai, maka ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik.
Penting untuk ditegaskan: kritik terhadap MBG bukan berarti penolakan terhadap agenda perbaikan gizi nasional. Yang disuarakan masyarakat adalah rasionalisasi anggaran. Perbaikan gizi tidak harus dilakukan dengan memaksakan skala besar yang berisiko merusak struktur APBN.
Seorang tokoh nasionalis bahkan melontarkan kritik tajam: "Apakah MBG layak diteruskan dalam skala besar ketika fakta di lapangan menunjukkan perencanaan yang lemah?"
Melihat urgensi kondisi saat ini, MBG setidaknya perlu dihentikan sementara untuk dilakukan evaluasi menyeluruh secara transparan. Bahkan, muncul desakan agar program ini dihentikan total dan digantikan dengan skema bantuan tunai langsung kepada orang tua siswa. Pendekatan ini dinilai lebih efektif, tepat sasaran, dan meminimalkan celah korupsi dalam rantai distribusi yang panjang.
SEJAK program Makan Bergizi Gratis (MBG) digulirkan di seluruh penjuru tanah air, gelombang kritik dan polemik terus mengiringi implementasinya. Meskipun niat mulia program ini untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia diakui oleh berbagai pihak, muncul pertanyaan fundamental: apakah Indonesia sudah memiliki kesiapan fiskal untuk menjalankan program ini secara totalitas?
Besarnya anggaran yang terserap untuk MBG disinyalir berdampak pada sektor pembangunan lain. Di tengah ekonomi rakyat yang kian terhimpit oleh kenaikan harga kebutuhan pokok, efektivitas penggunaan dana jumbo untuk satu program tunggal ini menjadi sangat krusial untuk dipertanyakan.
Mengacu pada model serupa di Jepang atau Tiongkok—yang kerap dijadikan pembanding—terasa sangat ironis. Negara-negara tersebut mampu menggratiskan layanan makan karena ekonomi mereka telah mapan dan berperan sebagai investor global. Sebaliknya, Indonesia menghadapi risiko tekanan terhadap APBN, di mana porsi anggaran yang terkuras habis berpotensi memicu krisis fiskal di masa depan.
Lebih jauh lagi, muncul keresahan mengenai tata kelola program. Indikasi bahwa hampir 60 persen pengelolaan MBG dikuasai oleh kelompok tertentu—melibatkan jejaring penguasa dan pengusaha—menambah catatan hitam pada transparansi program ini. Wajar jika mahasiswa dan elemen masyarakat sipil menyuarakan protes keras. Ironisnya, para wakil rakyat, baik di pusat maupun daerah, seolah menutup mata dan telinga. Jika benar para wakil rakyat bersikap abai, maka ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik.
Penting untuk ditegaskan: kritik terhadap MBG bukan berarti penolakan terhadap agenda perbaikan gizi nasional. Yang disuarakan masyarakat adalah rasionalisasi anggaran. Perbaikan gizi tidak harus dilakukan dengan memaksakan skala besar yang berisiko merusak struktur APBN.
Seorang tokoh nasionalis bahkan melontarkan kritik tajam: "Apakah MBG layak diteruskan dalam skala besar ketika fakta di lapangan menunjukkan perencanaan yang lemah?"
Melihat urgensi kondisi saat ini, MBG setidaknya perlu dihentikan sementara untuk dilakukan evaluasi menyeluruh secara transparan. Bahkan, muncul desakan agar program ini dihentikan total dan digantikan dengan skema bantuan tunai langsung kepada orang tua siswa. Pendekatan ini dinilai lebih efektif, tepat sasaran, dan meminimalkan celah korupsi dalam rantai distribusi yang panjang.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
