BANJAR ,Mejahijau.Net — Pimpinan Cabang SAPMA Pemuda Pancasila Kota Banjar menyampaikan sikap tegas terkait dugaan aksi kekerasan yang menimpa enam orang anggotanya yang juga merupakan putra daerah. Mereka menilai, peristiwa tersebut berpotensi memicu konflik sosial yang lebih luas apabila tidak segera ditangani secara cepat, transparan, dan tegas oleh aparat berwenang.
Dalam pernyataan resminya, SAPMA Pemuda Pancasila menyoroti adanya eskalasi konflik sosial yang dipicu oleh dugaan tindakan premanisme yang dilakukan oleh oknum pendatang. Organisasi tersebut menilai pembiaran terhadap tindakan kekerasan fisik dapat memunculkan gesekan horizontal di tengah masyarakat.
Oleh karena itu, mereka mendesak Pemerintah Kota Banjar dan aparat penegak hukum untuk segera mengambil langkah konkret guna meredam potensi konflik.
Selain itu, mereka juga menyoroti ancaman terhadap ketertiban umum yang dinilai muncul akibat aktivitas oknum tertentu yang meresahkan warga. Kondisi tersebut dianggap sebagai indikasi lemahnya pengawasan dari instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Banjar, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), khususnya dalam hal pengawasan izin tinggal maupun izin operasional.
SAPMA Pemuda Pancasila Kota Banjar kemudian menyampaikan sejumlah tuntutan tegas kepada pihak kepolisian, khususnya Polres Banjar dan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim). Mereka mendesak agar aparat kepolisian mengusut tuntas kasus dugaan pengeroyokan tersebut tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun.
“Kami meminta Polres Banjar bertindak profesional dan transparan dalam menangani kasus ini. Jangan sampai ada upaya menutup-nutupi atau melindungi pihak tertentu,” demikian pernyataan sikap organisasi tersebut.
Lebih lanjut, mereka juga menuntut agar seluruh oknum yang terlibat dalam aksi pengeroyokan segera ditahan. Tidak hanya pelaku utama, tetapi juga pihak-pihak yang turut serta atau membantu terjadinya tindakan kekerasan tersebut.
SAPMA menegaskan bahwa penegakan hukum yang tegas dan adil menjadi kunci untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Kota Banjar.
Mereka berharap aparat penegak hukum dapat menunjukkan komitmennya dalam melindungi masyarakat serta memberikan rasa keadilan bagi korban.
Kasus ini kini menjadi perhatian publik di Kota Banjar. Masyarakat pun menunggu langkah konkret dari aparat kepolisian dalam menuntaskan persoalan tersebut guna mencegah meluasnya konflik sosial di kemudian hari.(Tito)
