KUNINGAN, MH
Masih ada diantara anggota PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) berikut masyarakat umum yang tidak mengetahui secara detail tentang tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) para pengurus PGRI baik yang ada di tingkat Kabupaten maupun Kecamatan, sehubungan mereka tidak begitu mendalami secara utuh.
Terkait dengan tupoksi organisasi profesi, awak media online Meja Hijau mencoba menghubungi Ketua PGRI Kabupaten Kuningan Jawa Barat, Ida Suprida, S.Pd, MM dengan tegas dan lugas diruang sekretariatnya (9/11) menjawab sejumlah pertanyaan yang disampaikan oleh awak media online Meja Hijau, menurutnya bahwa tupoksi para pengurus PGRI selain membantu akses administrasi ke Dinas Pendidikan sebagai langkah mitra kerja juga membantu kepada para anggota juga pengurus yang sedang bermasalah baik pelanggaran hukum maupun pelanggaran etik sebagai guru.
Masih dijelaskan Ida Suprida, adapun bantuan terhadap anggota yang sedang dalam proses permasalahan baik konflik rumah tangga maupun dugaan pelanggaran hukum pihak PGRI hanya bersifat melindungi, membina dan pembelaan. " ketika teman - teman sedang dalam proses ke ranah persoalan pihak PGRI tidan intervensi terlalu dalam juga menghargai ranah tupoksi instansi terkait dan APH " ujar Ida Suprida dengan tegas.
Lebih jauh Ida Suprida memaparkan, pihaknya pernah menawarkan pembelaan terhadap salah seorang guru SMA Negeri yang sedang diperiksa oleh penegak hukum, namun guru tersebut menolak bantuan dari pihak PGRI Kab Kuningan dengan alasan lagi ditangani oleh pengacaranya.
" Bermacam ragam dinamika dan persoalan yang dialami oleh anggota kami, namun semuanya bisa diatasi, jumlah anggota dan pengurus PGRI Kab Kuningan yang masih aktif kurang lebih 6.000 orang, mereka selain aktif dalam berbagai kegiatan juga aktif membayar iuran keanggotaan " pungkas Ida Suprida dengan tegas.(Anton) ***