Advertisement
 |
| Menkopolhukam, Wiranto, saat rapat dengan MUI di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Rabu (18/1). (Foto: Kompas/Kristian Erdianto) |
MEJAHIJAU.NET, Jakarta - Indonesia adalah negara demokrasi dimana kebebesan dijamin oleh undang-undang, namun demikian hukum tidak boleh lemah berhadapan dengan kebebasan demi menjamin adanya kebebasan yang bertanggungjawab.
Demikian dikatakan Menkopolhukam, saat menghadiri Rapat Pleno ke-14 Dewan Pertimbangan MUI dengan tema 'Kerjasama Ulama-Umara Untuk Kemajuan Bangsa' di kantor MUI, Jakarta Pusat, Rabu 18 Januari 2017.
Jika ada tindakan tegas dari pemerintah, hal itu bukanlah indikasi pemerintah ingin kembali menerapkan pola-pola otoriter lama, tetapi semata-mata untuk menegakan kewibawaan hukum, kata Wiranto.
"Kalaupun ada langkah dari pemerintah yang cukup keras dan tegas, bukan berarti pemerintah masuk pada rezim otoriter seperti yang dituduhkan selama ini," bantah Wiranto.
Wiranto menjamin, Pemerintahan Jokowi-JK tidak akan kembali ke rezim otoriter lama.
"Ketegasan yang ditunjukan pemerintah adalah sebagai upaya menjaga supemasi hukum demi berlangsungnya demokrasi," tandasnya.
Pemerintah tidak ingin hukum menjadi terlalu lemah berhadapan dengan kebebasan, karena kebebasan tidak boleh mengganggu kebebasan pihak lain.
Kita ingin kebebasan yang bertanggungjawab, tandas Wiranto.
viq