Advertisement
 |
| Menkumham, Yasonna Laoly, saat memberikan keterangan kepada wartawan. (Foto: Ist). |
MEJAHIJAU.NET, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly yang juga mantan Anggota Komisi II DPR RI membantah dirinya terlibat dalam kasus korupsi proyek e-KTP, dan menegaskan dirinya sama sekali tidak mengetahui soal korupsi tersebut.
"Kita kan dulu oposisi, jadi tampil kritis soal itu. Saya gak tahu soal itu," tegas Yasonna kepada wartawan di Hotel Pullman, Senin 6 Maret 2017.
Yasonna, sebagai Anggota Komisi II atau biasa disebut Komisi Pemerintahan karena mitra kerjanya diantaranya adalah Kementerian Dalam Negeri, mengaku dirinya terlibat dalam pembahasan proyek e-KTP, tetapi dia menegaskan dirinya tidak mengetahui soal adanya kasus korupsi pada proyek nasional tersebut.
"Saya gak ada urusan dengan itu (korupsi e-KTP)," bantah Yasonna.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang telah menyidik kasus ini selama empat tahun, melalui Juru Bicaranya, Febri Diansyah, mengatakan ada 14 Anggota DPR yang telah mengembalikan dana fee dari proyek e-KTP tersebut kepada KPK.
Jumlah pengembalian dana dari Anggota DPR mencapai Rp30 miliar.
"Ya, ada 14 anggota dewan, mereka telah mengembalikan dana, dan mereka juga kooperatif, sehingga kita dapat mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat. Tetapi ada juga anggota dewan yang tidak kooperatif, padahal kita telah kantungi bukti," kata Febri, di gedung KPK, Senin, (6/2).
Sementara itu Ketua KPK, Agus Rahardjo, menjanjikan akan ada kejutan besar saat persidangan perdana kasus e-KTP akan digelar pada Kamis 9 Maret 2017, karena dalam dakwaan akan disebut nama-nama besar yang terlibat dalam kaus korupsi e-KTP.
"Akan ada sejumlah nama besar disebut (dalam dakwan), mudah-mudahan tidak terjadi keguncangan politik, " kata Agus, Jumat (3/3).
Apakah salah satunya, Yasonna?
Semua akan terjawab pada Kamis depan, yang jelas, Yasonna telah dua kali mangkir dari panggilan penyidik KPK, karena kesibukanya sebagai menteri.
.ebiet