Advertisement
 |
| Ketua MUI, KH Ma'ruf Amin. |
Hal ini dinyatakanya menanggapi rencana Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang akan menyelenggarakan acara International Khilafah Forum di Gedung Sudirman, Jakarta Selatan, Minggu besok, 23 April 2017.
"Sistem itu tidak cocok dengan Indonesia. Indonesia sebagai negara kesatuan, sudah memiliki pilar-ilar kebangsaanya sendiri, dan sudah menjadi kesepakatan," kata Ma'ruf Amin di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Sabtu (22/4).
Para pendiri bangsa, katanya, sudah menetapkan sistem Negara Indonesia berlandaskan Pancasila. Lalu ia meminta supaya tak ada pihak-pihak yang berusaha membangun sistem yang baru. Hal itu dikhawatirkan menimbulkan perpecahan di masyarakat.
"Jangan buat sesuatu baru yang bisa menimbulkan gejolak baru, sudah selesai kesepakatannya. Gaduh ini kan karena ada kelompok baru yang ingin sistem-sitem lain. Oleh karena itu harus kita jaga," tandasnya.
Bahkan, dia meminta Presiden Jokowi segera menggelar sebuah Dialog Nasional pascapilkada DKI Jakarta, karena kerukunan antar umat beragama dan golongan terganggu dan terjadi keretakan akibat kontestasi politik di Ibu Kota. Hanya saja, mungkin pak kyai ini lupa, padahal semua gonjang ganjing politik bernuansa SARA di Jakarta bermula dari fatwa Penistaan Agama yang dikeluarkanya.
Rencana HTI menggelar acara Forum Khilafah Internasional yang mengambil tema, 'Khilafah Kewajiban Syar'i Jalan Kebangkitan Umat' dikabarkanya juga mendapat penolakn dari Gerakan Pemuda (GP) Ansor DKI Jakarta, dan meminta kepolisian membubarkan acara tersebut.
Sementara itu pihak Polda Metro Jaya, melalui juru bicaranya, Kombes Argo Yuwono, juga menyatakan tidak akan mengeluarkan ijin untuk kegiatan tersebut.
.me