DCS ( Daftar Calon Sementara ) anggota DPRD Kota banjar

DCS ( Daftar Calon Sementara ) anggota DPRD Kota banjar
KPU Kota Banjar

DCS ( Daftar Calon Sementara ) anggota DPRD Kota banjar

DCS ( Daftar Calon Sementara ) anggota DPRD Kota banjar
KPU Kota Banjar

03 March 2020, 20:26 WIB
Last Updated 2020-03-03T13:35:26Z
BIROKRAT

P3A Dinsos Gelar Bimtek PPRG

Advertisement
( Walikota Banjar saat melaksanakan kegiatan )


MEJAHIJAU.NET, BANJAR - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Disos P3A) Kota Banjar menggelar pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dan Aparatur Desa se-Kota Banjar, Selasa, 03/03.

Dalam sambutannya Walikota Banjar Hj.DR.Ade UU Sukaesih, S.I.P., M.Si mengatakan, pencapaian kesejahteraan dan keadilan gender ini merupakan salah satu visi misi kota Banjar. 

"kesejahteraan dan keadilan gender merupakan visi misi ke-4 kota Banjar dimana mewujudkan kota Hak Asasi Manusia yang di dalamnya terdapat point mewujudkan kota responsif gender bahwa dalam upaya mencapai misi tersebut di perlukan sumber daya manusia (SDM) dalam membuat Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)", Katanya. 

Walikota Banjar mengaharapkan 
Desa/Kelurahan mampu membuat perencanaan dan membuat alokasi anggaran bagi program dan kegiatan yang responsif Gender. 

"Di harapkan desa/kelurahan mengelola dan mengatur anggran  untuk kegiatan responsif gender seperti penyedian fasilitas/alat penunjang bagi disabilitas, ruang bermain ramah anak yang memenuhi standar, kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat ataupun yang lainnya yang responsif gender", Tuturnya. 

Sementara itu Lukita Dwi Purnamasari,S.Psi, Kepala Seksi (Kasi) Peningkatan Kualitas dan Pemberdayaan Perempuan  Dinas Sosial Kota Banjar mengatakan, kegiatan ini dilakukan dengan tujuan menyelenggarakan pemerintahan pembangunan dan pelayanan masyarakat dengan mengutamakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dimana anggaran yang responsif untuk kebutuhan perempuan dan laki-laki dan memberikan dampak/manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki.

“Untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender tersebut. Perlu adanya upaya percepatan implementasi pengarusutamaan gender pada seluruh satuan organisasi perangkat desa/kelurahan,” Pungkasnya. (BM).