DCS ( Daftar Calon Sementara ) anggota DPRD Kota banjar

DCS ( Daftar Calon Sementara ) anggota DPRD Kota banjar
KPU Kota Banjar

DCS ( Daftar Calon Sementara ) anggota DPRD Kota banjar

DCS ( Daftar Calon Sementara ) anggota DPRD Kota banjar
KPU Kota Banjar

12 March 2020, 16:31 WIB
Last Updated 2020-03-12T09:31:36Z
PASAR

Pembukaan Pasar Hewan, diwarnai keluhan Petani Ternak

Advertisement
( Kepala Dinas KUMKMP Bersama Kepala Dinas Pertanian Kota Banjar saat wawancara usai pembukaan Pasar Hewan )


MEJAHIJAU.NET, BANJAR - Usai pembukaan kembali Pasar Hewan Kota Banjar, yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan (KUMKMP),Kamar Dagang Indonesia (KADIN), Dan Dinas Pertanian di Jalan Purnomo Sidi Dobo ku, Kecamatan Patatuman, Kota Banjar, Jawa Barat, Kamis (12/03/2020) diwarnai keluhan Para Petani Ternak Kota Banjar.

Salah satu warga Kota Banhar sekaligus Petani Ternak, Eko, mengungkapkan tentang susahnya pengelolaan Hewan Ternak. Menurutnya, Pemerintah harus bisa lebih mendorong dalam pengelolaan Hewan Ternak ini. 

" Perlu kita akui pengelolaan hewan ternak ini tidak semudah membalikkan tangan, dimana selain pemeliharaan Hewannya kami harus memikirkan untuk pemasarannya", Ujarnya. 

Eko menambahkan, penempatan Pasar Hewan ini kurang strategis. Selain itu, Lanjutnya, dalam segi permodalan, para petani susah mendapatkanya, dan ketika adapun sifatnya berbunga. 

"Pasar Hewan bertempat disini itu kurang strategis sehingga konsumen tidak bisa melihat bahwa ada pasar Hewan disini, dan permodalanpun kadang jadi kendala bagi kami yang harus mencari pinjaman terlebih dahulu untuk mendapatkan modal, dan pinjaman disini kebanyakan sifatnya berbunga", Tuturnya. 

Eko berharap, pemerintah melalui Dinas terkait bisa membantu untuk menjawab masalah-masalah Petani Ternak dalam memajukan pasar ternak di kota Banjar ini. 

"Saya Harap Dinas bisa membantu kami menjawab permasalahan yang menjadi kendala bagi kami dalam mengelola pasar ternak ini", Ungkapnya. 

Menanggapi hal itu, Saefudin selaku Kepala Dinas KUMKMP mengatakan, sampai saat ini pemerintahan memang benar belum memberi dana hibah kepada para pelaku usaha. 

"Pemerintah memang tidak ada dana hibah untuk pelaku usaha karena pelaku usaha tidak termasuk kategori orang yang tidak mampu dan dana hibah disini ada tapi untuk orang yang memang tidak mampu",Katanya.

Saefudin menambahkan, untuk permodalan, pemerintah membantu dengan memperingan untuk meminjam ke Bank dengan bunga yang kecil dan banyak program pemerintah yang sifatnya membantu untuk masyarakat. 

"Untuk permodalan pemerintah membantu memperingan dengan kredit usaha Rakyat (KURT) di Bank dengan bunga yang kecil dan banyak program pemerintah yang sifatnya membantu, akan tetapi tidak diperuntukkan untuk individu melainkan untuk kelompok"Pungkasnya. (BM).