Advertisement
Oleh : ANTON SUNANTON
Jurnalist Kabupaten Kuningan
SUNGGUH memprihatinkan seiring dengan perputaran waktu yang begitu cepat "NEPOTISME" di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat begitu kental terutama dalam hal tentang kepegawaian.
Bayangkan saja pegawai honorer, THL (tenaga harian lepas) ditambah pegawai PPPK dan PNS itu semuanya sekitar 75 persen anak PNS dan pejabat yang bertugas di Kabupaten Kuningan.
"Hai bung ... ! Kabupaten Kuningan bukan milik golongan, tapi milik semua elemen masyarakat" ungkap sejumlah masyarakat dari berbagai elemen.
Yang kita lihat secara kasat mata, para pegawai honorer dan THL berikut P 3 K baik yang bekerja disejumlah SD dan SMP itu anak - anak PNS dan anak - anak sejumlah pejabat baik yang sudah pensiun maupun yang masih aktif bekerja.
Fakta membuktikan dikantor Koorwil bidang pendidikan SD Kec Kuningan (eks UPTD Pendidikan Kec Kuningan) anak pegawai honorer anak pensiunan PNS dia seorang wanita, kemudian seorang kepala SD di Kecamatan Cidahu, Kab Kuningan memasukan anaknya menjadi guru disekolah yang ia pimpin, ini benar - benar brengsek seolah - olah sekolah miliknya sendiri.
Ditambah disejumlah kantor - kantor kecamatan, dinas dan yang lainnya itu hampir 75 persen anak titipan PNS dan anak pejabat.
Sementara anak petani, anak buruh dan anak tukang delman yang memiliki kualitas SDM yang handal tidak bisa masuk menjadi pegawai honorer, THL atau PPPK dan PNS karena mereka tidak bisa masuk ke ling tersebut terkendala bukan anak PNS atau anak pejabat.
Kepada Bupati dan Wakil Bupati Kuningan terpilih mohon anak - anak petani, anak buruh juga anak tukang delman jangan termarjinalkan karena kasta, Kabupaten Kuningan milik kita semua bukan milik para PNS dan para pejabat. ***
