Gibas Soroti Dugaan Penyimpangan Bantuan Sosial di Kota Banjar, Transparansi Dipertanyakan

Advertisement

 

Banjar , Mejahijau.Net – Program bantuan sosial Kube dari pemerintah provinsi Jawa Barat kembali menuai sorotan. Kali ini, Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi (Gibas) Resort Banjar mendatangi kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Banjar Selasa (9/9/2025) untuk mempertanyakan transparansi serta mekanisme penyaluran bantuan tersebut.

Dalam pertemuan itu,  Gibas menyampaikan sedikitnya lima catatan kritis. Pertama, informasi mengenai program dinilai tidak transparan dan sulit diakses masyarakat. Kedua, proses verifikasi serta validasi penerima bantuan dianggap tidak dilakukan secara maksimal. Ketiga, muncul dugaan adanya aparatur kelurahan maupun desa yang justru ikut menerima bantuan. Keempat, bantuan yang disalurkan diduga kuat tidak sesuai peruntukan. Dan kelima, lemahnya pengawasan dari Dinas Sosial P3A disebut membuka celah penyalahgunaan.

“Kami tidak ingin bantuan yang seharusnya meringankan beban masyarakat miskin justru dipolitisasi atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Ini harus diluruskan,” tegas Ketua Gibas Resort Banjar. Gintara Ginting.

     

Fenomena dugaan penyimpangan seperti ini bukan hal baru dalam penyaluran bantuan sosial di daerah. Sejumlah penelitian dan laporan lembaga independen sebelumnya juga menunjukkan masalah klasik: data penerima tidak akurat, minimnya transparansi, hingga lemahnya pengawasan internal pemerintah daerah. Alhasil, program yang semestinya menjadi jaring pengaman sosial justru berpotensi menimbulkan kecemburuan dan ketidakpercayaan publik.

Jika dugaan tersebut benar, kondisi ini bisa menjadi preseden buruk bagi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar program bantuan tepat sasaran, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih rentan.

Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi (Gibas)menunggu langkah konkret dari dinas terkait, tidak hanya berupa klarifikasi, tetapi juga evaluasi serius agar masalah serupa tidak kembali terulang.