Advertisement
BANJAR , Mejahijau.Net — Polemik pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Banjar,Jabar memunculkan kegelisahan baru di kalangan pegawai, terutama mereka yang berada di level bawah. Bagi banyak ASN di Pemerintah Kota Banjar, TPP bukan lagi sekadar tambahan pendapatan, melainkan bagian penting dari pondasi ekonomi keluarga.
Sejumlah ASN mengaku pemotongan TPP berdampak langsung pada kestabilan keuangan rumah tangga. “Gaji pokok sudah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, apalagi dengan harga kebutuhan pokok yang terus naik. TPP itu penyambung napas,” ujar salah satu ASN yang enggan disebutkan namanya, Kamis (16/10/2025).
Pemerintah Kota Banjar mengakui bahwa kebijakan pemotongan ini bukan tanpa pertimbangan. Kondisi fiskal pemerintah Kota Banjar yang terbatas menjadi alasan utama di balik langkah yang dianggap tidak populer tersebut. “Bukan berarti kami tidak punya hati. Ini keputusan berat, tapi diambil karena keadaan memaksa,” ungkap salah satu pejabat di lingkup Pemkot Banjar.
Namun hingga kini, belum ada solusi konkret untuk menengahi keresahan ASN. Pemerintah Kota Banjar disebut masih mencari formula yang mampu menjaga keseimbangan antara kemampuan keuangan daerah dan kesejahteraan pegawai.
Kebijakan ini juga memunculkan perdebatan di kalangan akademisi dan pemerhati kebijakan publik. Mereka menilai, pemotongan TPP tanpa disertai langkah kompensasi yang jelas dapat menurunkan motivasi kerja ASN dan berpotensi berdampak pada kualitas pelayanan publik.
Sementara itu, di tengah kebingungan dan ketidakpastian, para ASN berharap pemerintah Kota Banjar segera menemukan jalan keluar yang lebih manusiawi dan berkeadilan. “Kami hanya ingin dihargai. Kami melayani masyarakat setiap hari, tapi sekarang kami yang harus menanggung beban,” kata seorang pegawai harian di salah satu dinas.
Kebijakan pemotongan TPP kini menjadi ujian bagi pemerintah Kota Banjar bagaimana menyeimbangkan tanggung jawab fiskal dengan kesejahteraan pegawainya tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik yang menjadi wajah pemerintahan itu sendiri.
(T)
