Advertisement
BANJAR , Mejahijau.Net — Pemerintah Kota Banjar kembali melakukan rotasi besar-besaran terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) Senin (13/10/2025. Langkah ini memunculkan sorotan tajam lantaran lima dinas strategis kini justru dibiarkan tanpa pimpinan definitif. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran akan terganggunya roda birokrasi serta menguji keharmonisan antarpejabat di tingkat eselon.
Rotasi ini disebut sebagai bagian dari upaya penyegaran dan peningkatan kinerja aparatur. Namun di sisi lain, sejumlah sumber internal menyebut perombakan kali ini terkesan mendadak dan belum sepenuhnya matang secara perencanaan. “Beberapa dinas penting belum memiliki kepala definitif, sementara tugas pelayanan publik harus tetap berjalan,” ujar Andi Maulana SH.MH saat di hubungi Mejahijau.
Adapun lima dinas yang saat ini kosong belum diumumkan secara resmi penggantinya. Kekosongan jabatan itu berpotensi memperlambat proses administrasi dan penyerapan anggaran di akhir tahun anggaran 2025. Padahal, posisi strategis seperti kepala dinas memiliki peran sentral dalam menentukan arah kebijakan dan pelaksanaan program daerah. Ungkapnya.
Andi menambahkan situasi ini juga dinilai dapat memengaruhi harmonisasi di tubuh pemerintahan. Persaingan antarpejabat eselon yang berambisi menempati posisi kosong dikhawatirkan memunculkan ketegangan internal. “Rotasi adalah hal biasa, tapi harus mempertimbangkan kesinambungan kerja dan soliditas tim. Kalau tidak, pelayanan publik bisa terdampak,” pungkasnya
Pemerintah Kota Banjar belum memberikan keterangan resmi terkait alasan di balik pengosongan jabatan tersebut. Sementara itu, para ASN di lingkup Pemkot diharapkan tetap menjaga profesionalisme dan kinerja, meski dinamika internal sedang tinggi.
Rotasi ASN seharusnya menjadi momentum memperkuat birokrasi, bukan sebaliknya menimbulkan ketidakstabilan. Tanpa koordinasi yang kuat dan komunikasi yang terbuka, keharmonisan antarpejabat justru bisa tergerus oleh kepentingan jabatan. Kini, publik Banjar menanti langkah tegas Wali Kota dalam menuntaskan kekosongan pimpinan di lima dinas strategis tersebut sebelum berdampak lebih jauh pada pelayanan masyarakat.(T)
