Advertisement
BANJAR ,MEJAHIJAU.NET -- Ketegangan antara seorang kepala desa di kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis dan wartawan kembali mencuat dan menjadi perbincangan hangat di tengah publik. Insiden ini dinilai unik sekaligus serius karena memunculkan pertanyaan mendasar: ketika wartawan menjalankan tugasnya, pihak mana sebenarnya yang ditantang? Individunya atau profesinya?
Kasus bermula ketika seorang kepala desa diduga melontarkan sikap menantang terhadap wartawan yang tengah menjalankan tugas jurnalistik. Tantangan tersebut tidak hanya mengarah pada kapasitas personal, tetapi juga menyasar fungsi wartawan sebagai penyampai informasi kepada masyarakat. Situasi ini menimbulkan keprihatinan banyak pihak karena wartawan memiliki mandat publik yang jelas: menyediakan informasi yang akurat, bermanfaat, dan dapat diakses secara luas.
Dalam ekosistem demokrasi, wartawan menjalankan fungsi kontrol sosial sekaligus menjadi penghubung antara pemerintah, badan usaha milik pemerintah maupun swasta, dan tentu saja masyarakat. Informasi yang mereka himpun dan sajikan bukan semata milik profesi, tetapi milik publik. Oleh sebab itu, setiap tindakan yang bersifat menghalangi, mengecam, atau bahkan mengintimidasi wartawan ketika menjalankan tugasnya, berpotensi menghambat aliran informasi yang dibutuhkan masyarakat.
Insiden ini sekaligus mengingatkan kembali bahwa pemerintah daerah hingga desa sangat bergantung pada media untuk menyampaikan program, kebijakan, serta capaian kepada warganya. Demikian pula perusahaan swasta yang membutuhkan publikasi dan edukasi kepada konsumen. Pada akhirnya, semua pihak memerlukan kehadiran wartawan sebagai mitra informasi.
Karena itu, pengamat komunikasi menilai insiden tantangan kepala desa terhadap wartawan bukan sekadar konflik personal. Ini merupakan isu struktural yang menyangkut penghormatan terhadap profesi jurnalis dan kebebasan pers. Situasi seperti ini harus dipahami secara serius agar tidak berkembang menjadi preseden buruk bagi hubungan antara pemerintah daerah dan insan pers.
Kasus ini menjadi bahan evaluasi penting. Di satu sisi, wartawan harus tetap profesional, akurat, dan berimbang. Di sisi lain, pejabat publik mesti memahami bahwa transparansi dan komunikasi yang sehat adalah fondasi pelayanan publik. Tantangan terhadap tugas jurnalistik bukan hanya tidak tepat, tetapi juga berpotensi merugikan masyarakat yang membutuhkan informasi jernih dan dapat dipercaya.(T)
