Advertisement
BANJAR , Megahijau.Net Kemampuan Pemerintah Kota Banjar dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan masih jauh dari kata kokoh. Analis menyoroti ketergantungan yang tinggi pada Dana Transfer dari pemerintah pusat sebagai akar permasalahan. Kondisi ini dinilai membuat fondasi pembangunan di kota Banjar menjadi rapuh.
Ara Sutara, menilai bahwa ketergantungan fiskal yang tinggi membuat APBD Kota Banjar terlihat lemah dan rentan terhadap setiap perubahan kebijakan pusat. Hal ini, menurutnya, menghambat optimalisasi pengelolaan potensi ekonomi lokal yang sebenarnya dimiliki oleh Kota Banjar
"Pemerintah Kota Banjar masih jauh dari kata kokoh dalam menjalankan roda pemerintahan. Fondasi pembangunan dinilai rapuh dan rentan terhadap perubahan kebijakan yang akhirnya membuat APBD terlihat lemah dalam mengelola potensi ekonominya sendiri," ungkap Ara Sutara.
Ia menekankan bahwa kemandirian fiskal merupakan titik krusial bagi masa depan pembangunan Kota Banjar. Tanpa upaya keras dan strategis dari pemerintah setempat untuk menciptakan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang kuat, kondisi ini dinilai sangat berbahaya bagi stabilitas dan kemajuan daerah dalam jangka panjang.
Fakta bahwa transfer dana dari pusat masih menjadi andalan utama menunjukkan bahwa pemerintah Kota Banjar belum mampu sepenuhnya berdiri di atas kekuatan dan kapasitas fiskalnya sendiri. Ketergantungan ini berpotensi membatasi ruang gerak dan inovasi daerah dalam merancang program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik warganya.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan tentang strategi penguatan ekonomi lokal yang telah dan akan dilakukan. Masyarakat dan pengamat menunggu langkah-langkah konkret pemerintah kota Banjar untuk membangun basis perekonomian yang lebih mandiri, misalnya melalui optimalisasi sektor pariwisata, UMKM, atau potensi unggulan lainnya.
Tantangan ke depan adalah bagaimana pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang tidak hanya konsumtif, tetapi juga produktif dalam menghasilkan PAD. Transformasi menuju kemandirian fiskal membutuhkan perencanaan yang matang, pengelolaan yang transparan, dan komitmen kuat dari seluruh jajaran pemerintahan untuk mengurangi ketergantungan pada anggaran pusat secara bertahap dan berkelanjutan. Pungkas Ara
(***)
