BANJAR,MEJAHIJAU.NET -- Laporan warga terkait dugaan pencemaran air bersih di Kota Banjar memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat. Warga mencurigai sumber pencemaran berasal dari limbah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Banjar 4 yang berlokasi di Jalan Husen Kartasasmita.
Menindaklanjuti laporan tersebut, tim dari Dinas Kesehatan bersama Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) langsung turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan. Petugas mengambil sejumlah sampel air guna memastikan ada atau tidaknya kandungan pencemar yang membahayakan.
Sebanyak tiga sampel air diambil dalam proses pemeriksaan tersebut. Dua sampel berasal dari rumah warga yang diduga terdampak, sementara satu sampel lainnya diambil langsung dari lokasi SPPG Banjar 4. Langkah ini dilakukan untuk membandingkan kualitas air sekaligus menelusuri kemungkinan sumber pencemaran.
Lilis Maryani, petugas Promosi Kesehatan dari Puskesmas Banjar 3, membenarkan adanya kegiatan pengambilan sampel tersebut. Ia menyebutkan, proses ini merupakan bagian dari upaya awal untuk mengidentifikasi permasalahan yang dilaporkan masyarakat.
“Kami bersama tim dari Dinas Kesehatan dan Labkesda sudah mengambil sampel air dari rumah warga dan dari SPPG. Selanjutnya sampel akan diperiksa di laboratorium untuk mengetahui hasilnya,” ujar Lilis saat dikonfirmasi.
Meski demikian, Lilis menegaskan bahwa pihaknya belum dapat menyimpulkan adanya pencemaran sebelum hasil uji laboratorium keluar. Ia meminta masyarakat untuk menunggu hasil resmi agar tidak terjadi kesimpulan yang prematur.
Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, yaitu air bersih. Jika terbukti terjadi pencemaran, maka kondisi tersebut berpotensi mengganggu kesehatan warga di sekitar lokasi.
Di sisi lain, keberadaan SPPG sebagai bagian dari program pemenuhan gizi masyarakat juga diharapkan tetap memperhatikan aspek lingkungan, termasuk pengelolaan limbah. Pengawasan dari instansi terkait dinilai penting agar aktivitas operasional tidak menimbulkan dampak negatif.
Warga berharap hasil uji laboratorium dapat segera diumumkan secara transparan. Mereka juga meminta pemerintah daerah mengambil langkah tegas apabila ditemukan adanya pelanggaran, termasuk memastikan pengelolaan limbah berjalan sesuai standar.
Pemerintah melalui dinas terkait diharapkan terus memantau perkembangan kasus ini serta meningkatkan pengawasan di lapangan. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap program layanan publik tetap terjaga tanpa mengorbankan kualitas lingkungan.(Tito)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
