Advertisement
Pemerataan pendapatan harus menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi Indonesia.
Demikian dikatakan, Peneliti Ekonomi LIPI Latif Adam, menanggapi kinerja Pemerintahan Jokowi-JK memasuki tahun ketiga ini, ketika dihubungi di Jakarta, Jumat, 6 Januari 2017.
Dia mengakui terlihat progres penurunan kesenjangan dibanding tahun-tahun sebelumnya walaupun tetap terasa lambat.
Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi bisa menembus 5%, namun angka rasio gini yang turun dari level 0,41 ke 0,39 pada Maret 2016 lalu menunjukkan kesenjangan masih renggang.
Rasio gini (gini ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna).
“Oleh karena itu, pemerataan pendapatan antara kelompok masyarakat harus menjadi tulang punggung dari pembangunan ekonomi Indonesia,” tegasnya, seperti dikutip mediaindonesia.com.
Tahun ketiga pemerintahan Presiden Joko Widodo, kata Latif, seharusnya menjadi moment memanen dari kebijakan-kebijakan yang digalakkan pada tahun pertama dan kedua.
“Kita tahu di tahun pertama dan kedua, Presiden banyak mengeluarkan program-program yang fokusnya bisa diterjemahkan untuk mengatasi pemerataan pendapatan, mulai dari membangun Indonesia dari pinggiran, memperkuat daerah perbatasan. Bisa diterjemahkan bahwa sebenarnya komitmen ada hanya saja perlu waktu pada tataran implementasi. Sekarang di tahun ketiga, sebagai masyarakat juga berharap ini menjadi harvesting time dari 2 tahun kebijakan yang telah disemai ditanam oleh pemerintahan,” papar Latif.
Ada beberapa faktor yang membuat gini rasio naik, mulai dari akses masyarakat yang berbeda, rigiditas pasar tenaga kerja, sampai program-program sosial yang perlu pembenahan.
“Tiga hal tersebut yang harus ditangani sehingga akselerasi penurunan gini rasio terjadi bukan karena accident penurunan pendapatan kelompok orang kaya tetapi kita ingin gini rasio turun karena meningkat level lebih tinggi dari kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Karena kalau pendapatan si kaya yang turun tidak baik juga terutama untuk kuantitas perekonomian itu sendiri,” imbuhnya.
Idealnya, terang Latif, model pemerataan pendapatan meluaskan kesempatan kelompok atas untuk bertumbuh, yang dikontrol dengan pajak progresif, juga mendorong perkembangan tingkat pendapatan kelompok bawah yang lebih tinggi.
“Memang banyak stakeholder untuk menanggulangi ketimpangan. Menurut saya, harus diupayakan pada stake holder dari kementerian lembaga yang menjadi PIC program anti kemiskinan itu memiliki persepsi sama dalam menerjemahkan upaya tercepat pengurangan kemiskinan yang saya yakin itu akan berdampak terhadap ketimpangan pendapatan,” tutup Latif.
.tn