Advertisement
 |
| Ketua KPK Agus Rahardjo (tengah), Wakil Ketua KPK Laode Syarif (kiri) dan Jubir KPK Fenri Diansyah (Foto Liputan6.com) |
MEJAHIJAU.NET, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, mengimbau para anggota DPR yang terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP), selain mengembalikan uang yang mereka terima, juga bersedia menjadi justice collaborator segera menyerahkannya kepada KPK.
Dua hal ini dimintakan Agus Rahardjo kepada para anggota DPR, agar jumlah kerugian keuangan negara dapat dikurangi, dan kesediaan anggota dewan menjadi justice collaborator agar kasus korupsi e-KTP dapat dibuka secara terang benderang.
"Selain mengembalikan aliran dana, kami imbau, di dalam pemeriksaan selalu akita tanya apa bersedia jadi justice collaborator, supaya masalah lebih terang-benderang," ujar Agus Rahardjo di Jakarta, Kamis 9 Februari 2017.
Hingga saat ini KPK baru menerima pengembalian dana korupsi e-KTP sebesar Rp250 miliar, dan jumlah terbesar diperoleh dari pihak korporasi, sedangkan pengembalian uang dari aggota DPR masih sangat kecil.
"Total Rp250 miliar, terbesar berasal dari korporasi atau vendor yang terlibat dalam proyek pengadaan (e-KTP), dan ada juga yang berasal dari perorangan," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Rabu (8/2/2017).
Menurut Febri, meski tidak menghapus tindak pidana, penyerahan uang dalam setiap proses hukum akan menjadi pertimbangan bagi meringankan bagi mereka yang secara sadar sukarela mengembalikan uang negara.
"Akan lebih baik jika anggota DPR mengembalikan dana tersebut, dan agar anggota DPR sebagai wakil rakyat bisa jadi contoh yang baik," imbuh Febri.
.mar