DCS ( Daftar Calon Sementara ) anggota DPRD Kota banjar

DCS ( Daftar Calon Sementara ) anggota DPRD Kota banjar
KPU Kota Banjar

DCS ( Daftar Calon Sementara ) anggota DPRD Kota banjar

DCS ( Daftar Calon Sementara ) anggota DPRD Kota banjar
KPU Kota Banjar

22 June 2018, 17:55 WIB
Last Updated 2021-07-10T09:52:23Z
HeadlineKORUPSI

Dua Aksi Massa di KPK, Serang dan Bela Ganjar Pranowo

Advertisement
Ratna Sarumpaet dan perwakilan massa dari 35 kabupaten/kota Se-Jawa Tengah mendatangi gedung KPK menanyakan pengusutan atas diri Ganjar Pranowo yang diduga terlibat kasus korupsi E-KTP, Jumat (22/6). (Foto: Ist)
MEJAHIJAU.NET, Jakarta - Jelang Pilgub 2018 Jawa Tengah, dua kelompok massa melakukan aksi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat, 22 Juni 2018.

Kedua kelompok tersebut adalah pertama, massa yang mengaku perwakilan 35 Kabupaten/Kota yang dikoordinasi Idris dan Ratna Sarumpaet, selaku Ketua Gerakan Selamatkan Indonesia (GSI).

Sedangkan kelompok kedua adalah Komite Nasional (Komnas) Pemuda Muslim 212.

Jika kelompok pertama mempertanyakan pengusutan kasus korupsi E-KTP, yang diduga melibatkan Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah saat ini, dan juga calon Gubernur Jawa Tengah periode 2018-2023, maka kelompok kedua, meminta agar jangan ada pihak-pihak yang melakukan kampanye hitam, menjelang coblosan pada Rabu, 27 Juni mendatang.

"Tujuan mereka datang ke KPK untuk menanyakan kembali lanjutan kasus korupsi proyek e-KTP yang diduga melibatkan Ganjar. Sebab, mereka resah karena Ganjar tetap mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Jawa Tengah," kata Sarumpaet kepada media di gedung KPK, Jumat (22/6).

Para perwakilan tersebut, kata Ratna, datang ke KPK menggunakan bus. Ratna dan beberapa perwakilan massa sempat bertemu dengan pihak KPK, namun Ratna menyatakan menyesal atas pernyataan yang diberikan KPK karena hanya bersifat normatif.

“Pihak KPK tidak ada memberikan pernyataan yang jelas. Hak ini perlu, karena, mereka (massa) akan berhadapan dengan kotak suara, apa TPS, dimana ada Pak Ganjar kan. Jadi ini sebenarnya hanya untuk menghilangkan keraguan dan juga semacam kritik terhadap pemerintah kenapa, apa kalau orang sudah terlibat kasus masih diperbolehkan, nah itu kan menimbulkan kegaduhan,” ucap Ratna.

Ratna merasa masih ada hambatan sehingga pihak KPK tidak bisa memberikan jawaban yang diinginkan. 

"Masih ada hambatan. Sehingga jawaban yang diberikan, menurut saya normatif,” ucapnya.

Sementara itu kelompok kedua yakni, Komite Nasional (Komnas) Pemuda Muslim 212, mendesak agar para pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah melaksanakan kompetisi secara sehat dan tidak memainkan kampanye hitam.

“Kami mengingatkan agar para pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng, khususnya Sudirman Said dan pendukungnya, untuk tidak melakukan kampanye hitam jelang pemungutan suara Pilkada Jateng 2018. Berkompetisilah yang sehat jangan ada cara-cara kotor,” ucap Koordinator Komnas Pemuda Muslim 212, Salamuddin Al Falah, dalam orasinya di Gedung KPK, Jumat (22/6).

“Bersikaplah gentle dan fair bertarung di Pilkada Jateng, jangan gunakan cara-cara kotor. Ciptakan iklim yang kondusif agar Pilkada Jateng berjalan lancar,” sambungnya.

Al Falah juga mengimbau kepada semua kandidat agar tidak mencari-cari kesalahan dengan kampanye hitam. Ia pun ingin semua kandidat, murni beradu prestasi, ide dan gagasan. 

“Mari adu prestasi, adu rekam jejak, adu track record, adu ide, adu gagasan, adu program,” tandasnya.


.mar/me