Advertisement
BANJAR, Mejahijau.Net – Setelah Ketua DPD Golkar Kota Banjar DRK menjadi tersangka Korupsi Tunjangan Rumah dan Tunjangan Tranfortasi DPRD Kota Banjar telah ditunjuk Bambang Haryono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Kota Banjar oleh DPD Golkar Provinsi Jawa Barat menuai polemik internal. Hal ini disampaikan langsung oleh tokoh senior Partai Golkar, Budi Hendro, yang menyatakan masih ada sejumlah persoalan yang perlu dikaji lebih dalam terkait proses penunjukan tersebut.
Menurut Budi, hingga kini masih muncul pertanyaan mengenai apakah mekanisme partai telah dijalankan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Ia mempertanyakan, apakah pengurus DPD Golkar Propinsi telah menjalankan rapat pleno yang seharusnya menjadi dasar sebelum penunjukan Plt dilakukan.
“Penunjukan Plt ini jangan sampai menabrak aturan internal partai. Kalau belum ada rapat pleno, bagaimana mungkin keputusan itu sah? Kita bicara soal tertib organisasi, bukan sekadar penunjukan semata,” ujar Budi saat diwawancarai, Rabu(7/5).
Polemik ini semakin kuat karena masa bakti Ketua DPD Golkar Kota Banjar sejatinya baru akan berakhir pada Agustus 2025. Hal ini menimbulkan pertanyaan publik dan kader terkait urgensi pergantian kepemimpinan yang terkesan dipaksakan.
Beberapa kader internal pun mulai menyuarakan kegelisahan yang sama. Mereka berharap DPD Golkar Provinsi memberikan penjelasan secara terbuka dan transparan mengenai alasan di balik penunjukan Plt, serta memastikan semua keputusan diambil melalui jalur musyawarah dan kesepakatan kolektif.
“Golkar ini partai besar dan modern, jangan sampai dinodai oleh keputusan sepihak yang melangkahi mekanisme. Ini bisa berdampak pada soliditas pengurus dan kepercayaan publik,” tambah Budi.
Menurut Budi kalau itu sudah memenuhi ketentuan ya kita akan pahami , tapi kalau belum ya kita mesti ada komonikasi yang baik .pungkasnya. (Tito)
