Tito Santiko
01 October 2025, 21:14 WIB
Last Updated 2025-10-01T14:14:05Z

RS Banjar Patroman Sigap Tangani 25 Siswa SMP Keracunan Makanan Gratis

Advertisement

 



BANJAR, Mejahijau.Net – Rumah Sakit Banjar Patroman bergerak cepat dalam menangani kasus keracunan makanan yang menimpa puluhan siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Banjar, Jawa Barat. Sebanyak 25 siswa dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami gejala mual, muntah, dan pusing usai mengonsumsi makanan bergizi gratis yang dibagikan di sekolah mereka.

Direktur RS Banjar Patroman, dr. HA’IDH Husnan, menyampaikan bahwa pihaknya segera mengerahkan tenaga medis begitu para siswa dibawa ke Instalasi Gawat Darurat (IGD). “Alhamdulillah kondisi sebagian besar siswa sudah mulai membaik setelah mendapatkan penanganan medis. Tim dokter dan perawat kami bekerja sigap untuk memastikan anak-anak segera pulih,” ujarnya kepada Mejahijau, Rabu (1/10/2025).

Menurut dr. Husnan, gejala keracunan makanan biasanya muncul dalam waktu singkat setelah makanan dikonsumsi. Karena itu, kecepatan penanganan medis sangat menentukan agar kondisi pasien tidak semakin memburuk. Para siswa yang ditangani mendapatkan perawatan berupa pemberian cairan infus, obat anti-mual, serta observasi ketat untuk mencegah dehidrasi.

Hingga saat ini, sebagian siswa sudah diperbolehkan pulang karena kondisinya berangsur pulih. Namun, beberapa lainnya masih menjalani observasi untuk memastikan tidak ada komplikasi lebih lanjut. “Kami tetap memantau kondisi mereka sampai benar-benar stabil,” tambah dr. Husnan


      

Kasus keracunan ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dinas Kesehatan Kota Banjar bersama pihak sekolah masih menelusuri sumber makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan. Sampel makanan telah diambil untuk diuji di laboratorium guna memastikan kandungan berbahaya atau kemungkinan kontaminasi.

Program makan bergizi gratis sejatinya bertujuan baik, yaitu memastikan siswa mendapatkan asupan makanan sehat di sekolah. Namun, kasus ini menjadi pelajaran penting agar distribusi dan pengawasan kualitas makanan diperketat. Pemerintah daerah diminta melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang dan kepercayaan masyarakat terhadap program tetap terjaga. (T)