Advertisement
BANJAR ,Mejahijau.Net – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Banjar mengakhiri tahun 2025 dengan capaian signifikan, termasuk pengembalian uang ke kas negara senilai Rp1,8 miliar dari perkara korupsi. Capaian ini disampaikan langsung oleh jaksa penuntut umum di hadapan awak media dalam konferensi pers akhir tahun, Selasa(30/12/2025).
Selain keberhasilan dalam penyelamatan keuangan negara, Kejari Kota Banjar juga mencatat progres dalam penanganan dua bidang perkara prioritas. Pertama, kejaksaan aktif mengejar dan menangani sejumlah kasus buron (DPO) pencabulan yang selama ini mengganggu ketenteraman masyarakat. Kedua, lembaga ini secara khusus mempercepat penanganan perkara pidana khusus, terutama tindak pidana korupsi, yang menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi di tingkat lokal.
Tidak hanya berfokus pada kinerja tahun lalu, Kepala Kejari Kota Banjar nelalui Kasi Intel Amad Fahri juga memaparkan sejumlah program strategis untuk tahun 2026. Program ini dirancang untuk memperkuat penegakan hukum dan mendekatkan institusi kejaksaan kepada masyarakat.
“Tahun 2026 akan menjadi tahun penguatan fondasi hukum di masyarakat. Kami tidak hanya mengejar penanganan kasus, tetapi juga membangun kesadaran hukum yang lebih baik,” ujar Fahri Kota Banjar dalam pernyataannya.
Berikut adalah rencana konkret Kejari Kota Banjar untuk menjawab tantangan penegakan hukum di tahun mendatang:
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat
Kejaksaan akan menggencarkan programJaksa Masuk Sekolah (JMS) dan Jaksa Goes to Campus. Selain itu, akan diluncurkan program “Sahabat Jaksa” di tingkat kelurahan serta intensifkan sosialisasi hukum melalui media sosial dan radio komunitas dengan bahasa yang mudah dicerna.
Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Publik
Kejari akan melakukanpelatihan berkelanjutan bagi jaksa dalam hal penyidikan dan penuntutan, serta menerapkan sistem manajemen perkara digital untuk mempercepat layanan. Layanan pengaduan masyarakat juga akan dioptimalkan melalui kanal yang lebih mudah diakses.
Penanganan Kasus Pejabat Publik dan Tokoh Masyarakat
Setiap laporan yang melibatkan pejabat atau tokoh masyarakat akan ditindaklanjuti dengan prinsipequality before the law.
Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas
Kejaksaan berkomitmen untuk rutin mengumumkanprogres perkara yang menjadi perhatian publik melalui siaran pers tanpa melanggar aspek penyidikan. Mekanisme pengaduan internal dan eksternal juga akan diperkuat untuk menjaga integritas aparat.
Penguatan Kerja Sama dengan Instansi Lain
Kejari Kota Banjar akan memperkuat jejaring denganKepolisian, Pengadilan, BPKP, dan Pemda. Sinergi ini akan diwujudkan dalam bentuk forum komunikasi rutin, penyelesaian perkara terpadu, dan pertukaran data untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian negara.
Dengan sejumlah capaian dan rencana terukur ini, Kejari Kota Banjar bertekad untuk meningkatkan kinerjanya di tahun 2026, tidak hanya sebagai institusi penuntut tetapi juga sebagai pengayom dan edukator hukum bagi masyarakat.(***)
