Tito Santiko
31 March 2026, 20:06 WIB
Last Updated 2026-03-31T13:06:39Z

Bungkam soal Isu LO, Wali Kota Banjar Tuai Tanya

Advertisement


BANJAR ,MEJAHIJAU.NET -- Pemerintah Kota Banjar mengambil langkah strategis merespons kebijakan efisiensi anggaran belanja pegawai dengan merencanakan penggabungan (merger) tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Wacana ini tengah dikaji secara serius oleh Bagian Organisasi Setda Kota Banjar.

Wali Kota Banjar, Ir H Sudarsono, membenarkan bahwa tiga dinas yang akan digabung adalah Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk KB), serta Badan Kesbangpol. Menurutnya, langkah ini merupakan upaya nyata untuk menekan pengeluaran maksimal 30 persen pada belanja pegawai.

“Lagi dikaji di kabag organisasi, semoga saja di APBD perubahan bisa terealisasi,” ujar Sudarsono saat dikonfirmasi, Senin (30/3/2026).

Dalam skema yang diusulkan, Disnaker akan digabungkan ke Dinas KUKMP atau PTSP. Kemudian, Dinas KB akan dilebur ke Dinas Sosial, sementara Kesbangpol akan menjadi bagian dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Wali Kota menegaskan bahwa penggabungan ini bukan sekadar penghematan anggaran, tetapi juga bagian dari penataan birokrasi untuk menciptakan struktur yang lebih ramping. Dengan demikian, tidak akan terjadi tumpang tindih fungsi antar instansi, dan beban kerja menjadi lebih proporsional.

“Dengan organisasi yang lebih ramping, pemerintah berharap alokasi anggaran bisa lebih optimal untuk program nyata di lapangan,” kata Sudarsono.

Pemerintah Kota Banjar memastikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir dengan rencana ini. Pasalnya, penggabungan justru bertujuan untuk mempercepat pelayanan publik. Struktur baru yang lebih efisien diharapkan dapat mengalokasikan anggaran secara lebih optimal untuk program-program yang langsung menyentuh kebutuhan warga.

Saat ini, proses kajian teknis masih berlangsung. Pemerintah menargetkan agar merger ini dapat segera diwujudkan dalam perubahan APBD tahun 2026.

Para pegawai di tiga instansi yang akan dilebur pun mulai melakukan persiapan menyambut kemungkinan perubahan struktur organisasi ini. Pemerintah Kota Banjar juga tengah menyusun peta jalan transisi agar proses penggabungan berjalan lancar tanpa mengganggu layanan kepada masyarakat.

Langkah efisiensi ini sejalan dengan instruksi pemerintah pusat yang mendorong daerah untuk melakukan penajaman program dan penghematan anggaran di berbagai sektor. Dengan merampingkan struktur organisasi, Pemkot Banjar optimistis dapat meningkatkan efektivitas kerja sekaligus menekan pemborosan anggaran yang tidak perlu.

Masyarakat pun diimbau untuk terus mengikuti perkembangan informasi terkait rencana merger ini melalui kanal resmi pemerintah kota. Hingga berita ini diturunkan, Bagian Organisasi Setda Kota Banjar masih melakukan pendalaman kajian bersama dengan dinas terkait untuk menyempurnakan skema penggabungan yang paling ideal.
(TS)